Kepatuhan Hukum, Perlindungan Konsumen & Perpajakan Ritel (UNT-RETAIL)

1. Legalitas Usaha & Perizinan Berusaha#

Unit Toko Sembako dan POS Ritel Desa beroperasi di bawah payung hukum BUMDes (PP No. 11 Tahun 2021) dengan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

1. KBLI 47111: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Toko (Minimarket / Toko Kelontong Modern).
2. KBLI 47112: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan atau Tembakau (Perlengkapan Rumah Tangga, Sabun, Deterjen).
3. KBLI 66411: Aktivitas Agen Perantara Keuangan & Layanan Pembayaran Digital (Keagenan PPOB & Bank Desa).

2. Kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)#

2.1 Transparansi Informasi Harga & Label Rak (Price Tagging)

1. Setiap produk yang dipajang di rak gondola toko wajib memiliki label harga rak (price tag) yang jelas, terbaca, dan mencantumkan harga eceran tertinggi yang berlaku.
2. Kesesuaian Harga Kasir: Jika terjadi perbedaan antara harga di rak dengan harga yang terbaca pada sistem kasir, kasir wajib mengenakan harga yang paling rendah untuk melindungi hak konsumen.

2.2 Larangan Penggantian Uang Kembalian dengan Permen (Pasal 23 UU Mata Uang No. 7/2011)

1. Kasir dilarang keras mengganti uang kembalian pembeli dengan permen, korek api, atau barang lain apapun alasannya.
2. Manajemen toko wajib menyediakan persediaan uang logam pecahan Rp 100, Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000 yang memadai setiap hari.
3. Jika pembeli setuju secara sukarela, selisih kembalian kecil dapat dialokasikan ke program Kotak Infaq / Dana Sosial Desa dengan pencatatan terpisah.

2.3 Keamanan Pangan & Pengawasan Kedaluwarsa (UU Pangan No. 18/2012)

1. Seluruh produk makanan dan minuman kemasan yang dijual wajib memiliki nomor izin edar resmi: BPOM MD/ML untuk produk pabrikan, atau SPP-PIRT dari Dinas Kesehatan untuk produk olahan UMKM desa.
2. Menjual makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa merupakan pelanggaran pidana pangan yang diancam hukuman penjara dan denda. Seluruh produk berisiko wajib ditarik minimal 7 hari sebelum tanggal kedaluwarsa.

3. Aspek Perpajakan Usaha Ritel#

3.1 Pajak Penghasilan (PPh) Final PP No. 55 Tahun 2022

1. Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, peredaran bruto (omzet) dari transaksi ritel toko BUMDes dapat dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet kotor bulanan jika memenuhi kriteria batasan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 Miliar.
2. Perhitungan dan penyetoran PPh final dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui pembuatan kode billing pajak resmi.

3.2 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Komoditas sembako kebutuhan pokok (beras, telur ayam ras mentah, sayuran segar, daging mentah) dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Produk makanan ringan kemasan pabrikan, sabun cuci, minuman bersoda, dan kosmetik merupakan barang kena pajak yang harga jualnya di kasir telah mencakup komponen PPN eceran secara inklusif tanpa pungutan tambahan terpisah.