Panduan Audit & Kertas Kerja Pengawasan BPD - Unit Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis dan instrumen kepatuhan resmi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dewan Pengawas BUMDes, dan Auditor Eksternal Independen dalam menjalankan fungsi pengawasan berkala terhadap Unit Simpan Pinjam (USP Konvensional) dan Unit Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (USPPS).

---

1. Landasan Yuridis & Mandat Pengawasan#

Pengawasan terhadap unit usaha simpan pinjam BUMDes memiliki landasan hukum yang mengikat:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:

• Pasal 22 & 23: Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan BUMDes dan memberikan masukan serta laporan hasil evaluasi kepada Musyawarah Desa.

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023:

• Ketentuan rasio Non-Performing Loan / Non-Performing Financing (NPL/NPF) dan kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan 5 tingkatan kolektibilitas.

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 11 & 12:

• Pengukuran penurunan nilai piutang pinjaman berbasis bukti objektif kerugian piutang (incurred loss model).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000:

• Larangan pengakuan denda sanksi keterlambatan nasabah syariah sebagai pendapatan laba lembaga; seluruh sanksi wajib disalurkan sebagai dana kebajikan sosial (qardhul hasan).

---

2. Arsitektur Kertas Kerja Pengawasan In-App#

Sistem ERP BUMDes menyediakan antarmuka khusus pengawasan yang dapat diakses secara read-only oleh BPD dan Auditor pada rute: /dashboard/simpan-pinjam-syariah/pengawasan (atau /dashboard/simpan-pinjam/pengawasan).

Kertas kerja terbagi menjadi 4 Pilar Pemeriksaan Terpadu:

Pilar 1: Kertas Kerja Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Memverifikasi kecukupan cadangan piutang macet yang telah disisihkan di buku besar terhadap risiko gagal bayar riil.

Tabel Tingkatan Kolektibilitas dan Provisi Minimum (Permenkop No. 8/2023):

• Kolektibilitas 1 (Lancar): Menunggak 0 s/d 10 hari -> Provisi 0,5% dari total baki debet pokok.
• Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus): Menunggak 11 s/d 90 hari -> Provisi 3,0% (setelah dikurangi taksasi agunan likuid).
• Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar): Menunggak 91 s/d 120 hari -> Provisi 10,0% (setelah dikurangi agunan).
• Kolektibilitas 4 (Diragukan): Menunggak 121 s/d 180 hari -> Provisi 50,0% (setelah dikurangi agunan).
• Kolektibilitas 5 (Macet): Menunggak > 180 hari -> Provisi 100,0% (setelah dikurangi agunan).

Formula Audit CKPN:

• Total Kebutuhan Provisi = Jumlah provisi wajib dari Kol 1 sampai dengan Kol 5.
• Saldo Buku Besar Akun Cadangan = Saldo kredit berjalan pada Akun 1-199 (Cadangan Kerugian Piutang).
• Status Kecukupan:
• Terpenuhi: Saldo Akun 1-199 >= Total Kebutuhan Provisi.
• Defisit: Saldo Akun 1-199 < Total Kebutuhan Provisi (memerlukan penyesuaian jurnal melalui tombol Bukukan Jurnal CKPN).

Pilar 2: Audit Kepatuhan Syariah Titipan Dana Kebajikan Ta'zir (Akun 2-103)

Memverifikasi bahwa dana denda tidak bocor menjadi pendapatan operasional BUMDes:

• Akun Target: 2-103 (Titipan Dana Kebajikan / Qardhul Hasan).
• Saldo Normal: Kredit (Kewajiban Khusus).
• Checklist Pengawas:

1. Pastikan tidak ada jurnal mutasi kredit denda syariah yang masuk ke akun pendapatan 4-201 atau 4-601.
2. Periksa mutasi debet akun 2-103: setiap pengeluaran wajib disertai kuitansi penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan bagi warga miskin / mustahiq desa.

Pilar 3: Rekapitulasi Struktur Liabilitas Simpanan Anggota

Memeriksa kemampuan BUMDes dalam memenuhi penarikan dana masyarakat sewaktu-waktu:

• Simpanan Pokok: Ekuitas modal awal anggota yang tidak dapat ditarik selama menjadi anggota.
• Simpanan Wajib: Iuran periodik bulanan anggota.
• Simpanan Sukarela / Wadiah: Tabungan titipan amanah yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
• Dompet Digital P2P: Saldo urunan warga yang dialokasikan ke pasar pendanaan internal.
• Rasio Likuiditas Kas Minimum: Saldo Kas & Bank (1-101) / Total Simpanan Penarikan >= 15%.

Pilar 4: Uji Petik Portofolio Berisiko Tinggi (Kol 3 s.d. Kol 5)

Pengawas menguji 10 sampai 15 sampel debitur menunggak terbesar untuk memastikan kecukupan agunan (Collateral Coverage):

• Formula Loan-to-Value (LTV): (Sisa Pokok Piutang / Nilai Taksasi Agunan) * 100%.
• Standar Keamanan:
• LTV <= 80%: Aman (Nilai agunan melebihi sisa pinjaman).
• LTV 81% - 100%: Waspada (Nilai agunan pas-pasan).
• LTV > 100%: Berisiko Tinggi (Undercollateralized).

---

3. Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Pengawasan Lapangan oleh BPD#

1. Persiapan & Akses Masuk:

• Anggota BPD / Pengawas login menggunakan kredensial berizin akses bpd atau pengawas.
• Buka menu: Simpan Pinjam Syariah -> Kertas Kerja Pengawasan.

2. Pemeriksaan Tab per Tab:

• Periksa kartu indikator NPL Ratio (toleransi batas sehat perbankan mikro: maksimal 5,0%).
• Tinjau indikator Status Kecukupan CKPN (Hijau: Terpenuhi, Kuning: Defisit).
• Tinjau riwayat mutasi dana denda ta'zir 2-103.

3. Penyusunan Berita Acara & Cetak Dokumen:

• Klik tombol Cetak Kertas Kerja di sudut kanan atas.
• Sistem menghasilkan format cetak A4 resmi dengan kop surat BUMDes, tabel ringkasan audit, dan lembar tanda tangan pengesahan.
• Dokumen dicetak dan dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Pengawasan Triwulanan BPD.

---

4. Lembar Pengesahan Kertas Kerja Pengawasan#

Kertas kerja pengawasan ini menjadi dokumen pertanggungjawaban resmi yang disahkan oleh:

Mengetahui, Diverifikasi Oleh,
Direktur Utama BUMDes Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



( _______________________ ) ( _______________________ )
NIP/NIK BUMDes: NIK: