Kepatuhan Hukum, Regulasi & Perpajakan: Unit Potensi Desa (UNT-POTENSI)

1. Kerangka Yuridis Pengelolaan Aset Tanah Kas Desa#

Pengelolaan bursa sewa tanah kas desa oleh BUMDes berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berikut:

1. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

• Pasal 11: Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa dilakukan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak penyewa setelah dimusyawarahkan dalam forum BPD.
• Pasal 12: Jangka waktu sewa tanah kas desa dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja sewa.
• Pasal 13: Uang hasil sewa tanah kas desa wajib disetorkan ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:

• Pasal 42 & 43: BUMDes berwenang mengelola aset desa yang dialihkan pemanfaatannya melalui Peraturan Desa (Perdes) Penyertaan Modal Non-Kas (Hak Guna/Hak Pengelolaan).
• Pengelolaan tanah kas desa oleh BUMDes harus berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi warga dan membuka lapangan kerja desa.

---

2. Kepatuhan Regulasi Securities Crowdfunding (POJK SCF)#

Dalam menyelenggarakan urun dana saham proyek warga, BUMDes mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan konsumen:

1. POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana:

• Skema urun dana BUMDes bersifat komunitas tertutup (closed-community equity crowdfunding) yang hanya diperuntukkan bagi warga desa ber-KTP setempat atau diaspora terdaftar.
• Nilai penggalangan dana per proyek dibatasi maksimal Rp 10.000.000.000 dengan kepemilikan modal warga perorangan maksimal 10% dari total proyek.

2. Keterbukaan Informasi & Perlindungan Konsumen:

• BUMDes wajib mempublikasikan prospektus tertulis yang memuat identitas proyek, rencana anggaran, analisis risiko, dan jadwal bagi hasil secara transparan.

---

3. Aspek Perpajakan (Tax Compliance)#