⚖️ Kepatuhan Hukum, Regulasi Lingkungan, & Perpajakan: Unit TPS3R Desa

Dokumen ini memuat payung hukum, perizinan lingkungan hidup, perlakuan perpajakan, dan landasan regulasi desa untuk Unit Pengolahan Sampah & TPS3R Desa (UNT-TPS3R).

1. Landasan Hukum Nasional & Peraturan Perundang-undangan#

Operasional fasilitas TPS3R dan Bank Sampah BUMDes berlandaskan regulasi resmi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Menetapkan kewajiban pemerintah daerah dan desa menyelenggarakan pengelolaan sampah berbasis pengurangan di sumber dan prinsip 3R.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Mengatur tata cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah: Mengatur kelembagaan bank sampah, tata kelola tabungan, dan standarisasi fasilitas fisik bank sampah unit desa.
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga.

2. Regulasi Tingkat Desa: Peraturan Desa (Perdes)#

Unit TPS3R beroperasi dengan kekuatan hukum mengikat melalui:

• Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Persampahan & Kelestarian Lingkungan Hidup:
• Mewajibkan setiap rumah tangga memilah sampah basah organik dan sampah kering anorganik.
• Melarang keras pembuangan sampah ke sungai, saluran irigasi pertanian, atau pembakaran sampah terbuka (open burning) yang mencemari udara.
• Menetapkan sanksi administratif dan denda bagi pelanggar kebersihan lingkungan.
• Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan:
• Tarif Rumah Tangga Standar: Rp 15.000 / bulan.
• Tarif Usaha Mikro / Ruko Komersial: Rp 50.000 / bulan.
• Tarif Sentra Kuliner BUMDes & Restoran Besar: Rp 100.000 - Rp 150.000 / bulan.

3. Aspek Perizinan Lingkungan Hidup (SPPL / UKL-UPL)#

• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL): Fasilitas hanggar TPS3R seluas 600 m2 dengan kapasitas olah < 5 ton per hari telah mengantongi persetujuan teknis dan registrasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten.
• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terdaftar: Bak pengolahan air lindi dipantau berkala melalui uji baku mutu laboratorium lingkungan setiap 6 bulan sekali guna memastikan air buangan memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

4. Perlakuan Perpajakan Sesuai Ketentuan Pajak Nasional#

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan Desa:

• Penerimaan retribusi berdasarkan Perdes yang sah diakui sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes dan bukan merupakan objek PPh maupun PPN.

2. Penjualan Komoditas Daur Ulang ke Pabrik Offtaker (B2B):

• Penjualan bahan baku daur ulang plastik, kardus, dan logam ke perusahaan manufaktur/pabrik daur ulang tunduk pada ketentuan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ekspor dari pedagang pengumpul (tarif 0,25% bagi BUMDes yang ber-NPWP).
• Seluruh bukti potong PPh Pasal 22 diarsipkan di ERP BUMDes sebagai kredit pajak tahunan.

3. Tabungan Nasabah Bank Sampah:

• Nilai uang tabungan sampah milik warga merupakan titipan murni bukan penghasilan kena pajak, sehingga saat nasabah menarik saldo tabungan tidak dipungut potongan pajak apapun.